Pemimpin Amanah dan Bertaqwa Hanya Ada dalam Sistem Islam

 

Oleh: Mochamad Efendi 

Peluncuran buku yang berjudul "Islam Ala Prabowo" yang dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar serta Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof. Dr. KH Noor Achmad memunculkan kontroversi ditengah umat, seolah-olah ada aliran atau madzab baru yang mengikuti model keislaman Prabowo. Sementara, banyak kalangan meragukan keislamannya apakah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasullulah. Berislam tidak seperti prasmanan, yang jika suka diambil sementara yang tidak sesuai dengan keinginan ditinggalkan. Berislam harus kaffah  karena Islam adalah aturan hidup dari Sang Pencipta manusia, hidup dan alam semesta, bukan dari kesepakatan manusia seperti apa yang ada dalam sistem demokrasi.

Banyak orang yang berfikir bahwa buku ini diterbitkan oleh MUI dan BAZNAS, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan klarifikasi resmi bahwa buku tersebut bukan merupakan produk, program, kegiatan, atau karya resmi dari MUI. Kehadiran pimpinan MUI dalam acara peluncurannya bukan dalam rangka menerbitkan buku tersebut. Badan Amil Zakat Nasional juga menegaskan bahwa tidak ada sepeser pun dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dari umat yang digunakan untuk proses pembuatan atau penerbitan buku tersebut.

Pemimpin ideal dalam Islam adalah mereka yang mau menerapkan Islam secara kaffah, bukan yang mengikuti jalan pemikirannya sendiri.  Dan Pemimpin yang amanah dan bertaqwa hanya ada dalam sistem Khilafah, bukan dalam sistem kapitalisme demokrasi. Islam harus merubah pemahaman seorang pemimpin agar memiliki pemikiran Islami sehingga bisa memimpin dengan amanah untuk menjalankan kewajibannya mengurusi urusan rakyatnya karena dorongan ketaqwaan, bukan hanya pencitraan dan mengikuti cara berpikirnya sendiri dan kebanyakan orang. Islam adalah agama Allah, Pencipta manusia, hidup dan alam semesta yang diturankan ke bumi untuk seluruh umat manusia melalui utusanNya, Muhammad SAW. Jadi berislam harus kaffah sesuai dengan apa yang disampaikan RasulNya, dan tidak ada Islam yang lain.

Berislam harus harus kaffah, tidak  boleh hanya mengambil yang disukai saja, dan meninggalkan sebagian yang lain karena dianggap memberatkan. Kekuasaan bukanlah tujuan dalam Islam, tapi sarana untuk menjamin kesejahteraan  dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Jadi tidak dibenarkan mengikuti Islam ala ulama, tokoh, atau kelompok  tertentu karena dianggap bisa mewakili semua kelompok dan golongan. Bahkan Islam melarang untuk mencampurkan adukkan yang haq dan bathil hanya agar bisa diterima oleh semua kalangan. 

Jadi tidak ada Islam ala Prabowo atau yang lain. Jika itu pengalaman spiritual Prabowo dalam berIslam tidak boleh dijadikan tuntunan dalam berislam karena sebagai manusia biasa dia tidak luput dari kesalahan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, kita diperintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Asr untuk saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran agar tidak merugi, bukan menganggap diri paling benar dan hebat sehingga semua orang harus mengikuti jalan pemikirannya. 

Islam datang untuk merubah fakta, kehidupan masyarakat jahiliyah yang buruk bukan malah bisa dirubah oleh fakta kehidupan saat ini agar bisa diterima oleh semua kalangan. Apa yang kita sukai dan kita anggap baik belum tentu itu kebenaran. Sebaliknya, apa yang kita benci, bisa jadi itulah yang terbaik bagi kita. Allah Maha Tahu atas aturan terbaik buat manusia, sementara kita sebagai manusia lemah dan banyak salah.

Jika kita menginginkan pemimpin ideal seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita harus tinggalkan sistem sekuler (kapitalis demokrasi) dan kembali pada sistem Islam, khilafah. Kita tidak bisa berharap hanya dari satu sosok Prabowo agar kehidupan Islami bisa benar-benar terwujud. Kita harus berani untuk memperjuangkan cita-cita bersama, mewujudkan kehidupan Islami dengan penerapan Islam Islam secara kaffah dalam naungan sistem terbaik dari Sang Pencipta manusia, hidup dan alam semesta agar pemimpin amanah dan bertaqwa tidak hanya dalam angan-angan tapi nyata ada untuk mensejahterakan rakyat. []