Sekolah Tatap Muka, Sudah Siapkah?

Oleh: Rochma Ambarwati

Lebih dari satu tahun lamanya pendidikan di dalam negeri dalam setiap jenjang dijalankan dengan sistem online akibat pandemi Covid-19. Saat ini, desakan dari banyak pihak membuat santernya wacana untuk memulai kembali sekolah tatap muka. Namun, apakah memang semua pihak sudah siap dan disiapkan untuk menjalankan sekolah tatap muka ini, mengingat pandemi ini belum dapat diakhiri sampai saat ini.

Persiapan Sekolah Tatap Muka

Semua pihak berusaha untuk menjawab wacana kembalinya para murid belajar di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan setidaknya ada lima hal yang harus disiapkan sebelum sekolah tatap muka dilakukan. Kelima hal tersebut adalah pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan anak. "Seluruh penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan di satuan pendidikan harus dilakukan terlebih dahulu, bukan berjalan secara paralel. Kita wajib melakukan perlindungan berlapis untuk keselamatan anak-anak saat sekolah tatap muka," kata Retno, dalam keterangannya, Sabtu (3/4). 

Ia mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan di wilayahnya. Sekolah yang siap dan belum siap harus diketahui datanya oleh pemerintah daerah. Bagi sekolah yang sudah siap, perlu dipastikan melalui pengawasan langsung ke lapangan. Sementara untuk yang belum siap, perlu ada intervensi anggaran untuk membantu penyiapan. https://www.republika.co.id/berita/qqywuv428/lima-hal-yang-perlu-disiapkan-sebelum-sekolah-tatap-muka 

persiapan ini memang haruslah dilakukan dengan sangat matang dan tidak boleh grusa-grusu. Karena jika dilakukan tanpa persiapan, tentu saja banyak nyawa yang akan dikorbankan. Dikhawatirkan pelaksanaan sekolah tatap muka tanpa adanya penyiapan yang memadai baik dalam aspek infrastruktur dan protokol kesehatan serta adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah mampu menciptakan kluster baru untuk penyebaran virus Covid-19 ini.

Tanggung Jawab Besar Pemerintah

Semua pihak memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyiapkan kembalinya generasi muda Indonesia kembali menimba ilmu secara langsung di sekolahnya. Namun tentu saja, tanggung jawab terbesar ada di pundak pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dan penerima amanah rakyat.

Tanggung jawab mendasar ini sebenarnya berada dalam upaya penanganan pandemi yang seakan belum optimal. Bagaimana tidak, jika sekolah ditutup, mengapa tempat wisata justru dibuka, dimana disini sangat memungkinkan terjadinya kerumunan yang menyebabkan penyebaran virus semakin menjadi-jadi.

Desakan untuk kembali membuka sekolah pun juga harus disikapi dengan bijak. Jangan hanya karena semakin meningkatkan keinginan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara langsung kembali, dengan serta merta pemerintah mengijabahnya.

Sangat penting untuk melakukan persiapan yang matang. Upaya untuk menghentikan penyebaran virus di kalangan pihak sekolah harus menjadi perhatian utama. Pemerintah harus mampu untuk memberikan jaminan keselamatan pada seluruh siswa dan semua yang terkait dalam proses pendidikan ini. Dimana sejatinya, hal ini memang menjadi tanggung jawab mendasar dari pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk pengurusan urusan rakyat untuk memberikan jaminan keselamatan bagi rakyatnya. (reper/toriq)